Magister Kenotariatan, Program Studi Baru di Unsyiah

0

Profesi notaris telah hadir sejak abad ke-5 Masehi di Italia. Profesi ini memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum, sekaligus berlaku adil dan mampu mengupayakan preventif masalah. Di Indonesia, profesi notaris telah diatur dalam konstitusi negara. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam pasal 1 menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum yang dimaksud meliputi profesi yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya bidang hukum perdata.

Undang-undang ini pula yang menjadi rujukan bagi Unsyiah untuk memperkuat ilmu dalam bidang notaris. Khususnya bagi mereka yang menjadi bagian dari program studi Magister Kenotariatan (MKn). Program studi ini terbilang baru di lingkungan Unsyiah yang dipelopori oleh Fakultas Hukum. Saat ini, Unsyiah telah memiliki 112 prodi yang meliputi prodi diploma, sarjana, magister, dan doktoral.

pixabay-com1

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum menjelaskan, berdirinya prodi Magister Kenotariatan tertuang dalam keputusan Menristekdikti RI Nomor 130/KPT/I/2016. Dilanjutkan dengan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor 992 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengelola Program MKn tahun 2016 yang berlaku sejak 1 April 2016. Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, ujian tulis, dan wawancara. Materi ujian tulis terdiri dari dasar-dasar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Kontrak, Hukum Agraria, dan Hukum Perusahaan.

Seleksi ini menjunjung tinggi objektivitas untuk menjaring pribadi-pribadi yang siap menjadi notaris. Sebab, salah satu kewajiban notaris mampu berlaku adil dan netral kepada siapapun termasuk kliennya. Penguatan ini juga bagian dari usaha Unsyiah untuk melahirkan notaris yang kredibel.

“Penyelenggaraan prodi MKn bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Selain itu juga untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, serta pengabdian di bidang hukum kenotariatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

pixabay-com3

Faisal menegaskan, prodi Magister Kenotariatan juga memiliki standar kompetensi, seperti mampu berkontribusi untuk pembangunan hukum di Aceh dan Indonesia, khususnya ilmu hukum kenotariatan.

Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng menyambut baik hadirnya program studi Magister Kenotariatan. Kehadiran program studi ini diharapkan memicu semangat fakultas lain untuk mengembangkan kampusnya. Ia juga berpesan agar para dosen juga mampu meningkatkan akreditasi setiap prodinya terlebih lagi Unsyiah telah meraih akreditasi A.

“Kini giliran program studi yang harus berakreditasi A. Dosen dan mahasiswa harus mampu menciptakan inovasi di bidang penelitian dan ilmu pengetahuan. Terlebih lagi sekarang telah ada dana dari kementerian,” pungkasnya. [mr]

 

Leave A Reply